Masalah Pembangunan Manusia

A.      Masalah Penduduk

Jumlah penduduk di suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah atau negara. Penduduk (population) ialah mereka yang tinggal disuatu tempat  pada saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan, atau mereka yang telah terdaftar secara administrasi kependudukan dimana orang tersebut berdomisili.

Masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan
masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk.

B.       Masalah Pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

C.      Masalah Wanita

Disparitas atau ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi akibat adanya asumsi bahwa kaum perempuan dianggap lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki.

Disparitas Gender terjadi hampir di seluruh Negara tidak terkecuali di Indonesia. Dalam skala global dikenal ada tiga pergeseran interpretasi peningkatan peran wanita (P2W) sebagai berikut (Tjokrowinoto 1996: 84-86):

1.     Peningkatan Peran Wanita Sebagai Wanita Dalam Pembangunan

Perspektif P2W dalam konteks Women in Development memfokuskan pada bagaimana mengintegrasikan wanita dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa banyak mempersoalkan sumber-sumber yang menyebabkan mengapa posisi wanita dalam masyarakat bersifat inferior, sekunder, dan dalam hubungan subrdinasi terhadap pria.  

2.     Peningkatan Peran Wanita Sebagai Wanita dan Pembangunan

Menurut perspektif Women and Development yang dipelopori oleh kaum feminis-Marxist ini, wanita selalu menjadi pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi wanita dalam arti status, kedudukan, dan peranannya akan menjadi lebih baik bila struktur internasional menjadi lebih adil.

2.     Peningkatan Peran Wanita Sebagai Gender dan Pembangunan

Menurut kacamata Gender and Development, konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan sert mengatur hubungan antar pria dan wanita sering merupakan penyebab rendahnya kedudukan dan status wanita, posisi inferior, dan sekunder relatif terhadap pria.

Berkaitan dengan P2W, sejak GBHN 1978 telah mengamanatkan keikutsertaan (integrasi) wanita dalam pembangunan nasional. Semenjak itu berbagai kebijakan dan program telah dirumuskan untuk lebih membuka partisipasi wanita dalam pembangunan. Dalam GBHN 1993, program P2W dalam Pembangunan Jangka Panjang diarahkan pada sasaran umum dengan meningkatnya kualitas wanita dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung bagi wanita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranannya dalam berbagai dimensi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator integrasi wanita dalam pembangunan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) wanita. Dari sisi ini terlihat bahwa TPKA wanita meningkat dari tahun ke tahun dan diprediksikan tetap naik pada tahun mendatang.

D.      Masalah Imigrasi

Strategi indutrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi modal, proteksi,dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam proses pembangunan. Fakta menunjukkan sektor manufaktur yang modern hidup berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisional dan kurang produktif. Sektor pertama berupa struktur ekonomi modern yang secara komersial cenderung bersifat canggih, yang banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif memperoleh keuntungan yang maksimal.

Di dalam konteks ini sektor tersebut dikuasai oleh orang-orang bermodal besar (konglomerat) yang terutama berasal dari daerah metropolitan (kota-kota besar), di mana pusat kekuasaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi berada.

Sektor yang kedua berupa struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional yang menurut teori ekonomi modern merupakan struktur ekonomi yang beorientasi kepada sikap-sikap konservatif, kurang menanggapi rangsangan-rangsangan internasional, serta kurang mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis. Sebagian besar warga negara Indonesia hidup di dalam sektor yang kedua ini (Nasikun, 1989).

Dewasa ini dualisme ekonomi timbul dari adanya urbanisasi. Adapun urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota sehingga mengakibatkan semakin besarnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Tingkat urbanisasi di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.pada tahun 1961 penduduk perkotaan baru 15 %, pada tahun 1970 meningkat sedikit menjadi 17,4%, tahun 1980 menjadi 22,27%, dan tingkat urbanisasi semakin cepat hingga tahun 1990 mencapai 30,9% dan tahun 1995 menjadi 35,9%.   

Pendatang baru dikota karena tidak memperoleh pekerjaan, mencoba mengadu nasibnya dengan berpatisipasi dalam kegiatan ekonomi kota sebagai self employment yang akhir-akhir ini dikenal sebagai sektor informal. Sektor informal menurut Weeks, bukanlah merupakan sektor yang memiliki sifat-sifat seperti sektor tradisional sepenuhnya yaitu sifat statis, melainkan memiliki sifat dinamis, walaupun begitu sektor informal bisa dikatakan sebagai bagian dari sektor tradisional yang mempunyai pemahaman lebih luas (Hidayat,1978).

Sumber Referensi:    Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN