Resume Artikel Jurnal: The Myth of Social Capital in Community Development (Mitos Modal Sosial di Komunitas Pembangunan)

Mitos Modal Sosial di Komunitas Pembangunan

James DeFilippis

Kings College, London

Pada artikel ini kebanyakan membahas mengenai pandangan Robert Putnam, yang pada dasarnya cacat dalam pemahaman modal sosial karena gagal dalam memahami isu-isu produksi kekuasaan masyarakat dan karena bercerai dari modal (dalam arti ekonomi), dilucuti dari hubungan kekuasaan dan dijiwai dengan asumsi bahwa jaringan sosial adalah hubungan menang-menang dan yang keuntungan individu, kepentingan dan keuntungan yang identik dengan keuntungan kelompok, kepentingan dan keuntungan.

Modal diciptakan oleh jaringan sosial dan kelas tidak pernah terputus dari ibukota. Definisi tentang modal termasuk baik ekonomi dan kekuasaan, dengan alasan bahwa hubungan kekuasaan merupakan bagian penting dalam pembentukan kelas sosial, divisi dan oleh modal, hasil. 

Daripada mengasumsikan bahwa jaringan sosial dan hubungan usaha menang-menang dan bahwa orang-orang berpenghasilan rendah dan daerah secara sosial terputus, kita perlu

Resume Artikel Jurnal: Gender and the Labor Market: What Have We Learned from Field and Lab Experiments?

Resume Jurnal

Gender and the Labor Market: What Have We Learned from Field and Lab Experiments?

“Gender dan Pasar Tenaga Kerja: Apa yang Telah Kita Pelajari dari Lapangan dan Percobaan Lab?”

1.      Pendahuluan

Perempuan telah membuat terobosan besar dalam pasar tenaga kerja sepanjang abad terakhir, mengakibatkan konvergensi jelas dalam investasi modal manusia dan prospek kerja dan hasil relatif terhadap laki-laki (Goldin, 2006). Namun, sementara kesenjangan gender di sekolah telah ditutup-dan bahkan terbalik-di negara-negara yang paling kaya, ada sisa perbedaan gender dalam gaji dan kerja tingkat, serta jenis-jenis kegiatan yang laki-laki dan perempuan tampil di pasar tenaga kerja (OECD 2002). Kemajuan perempuan di pasar tenaga kerja juga telah menyebabkan kemajuan besar dalam ekonomi tenaga kerja, mencerminkan peran perempuan berubah dalam perekonomian dan mengidentifikasi faktor-faktor di balik kesenjangan yang tersisa sehubungan dengan laki-laki. Pengembangan metode empiris baru untuk mengidentifikasi perbedaan gender telah disertai dengan memperluas perspektif pada dimensi gender yang menarik.

Faktor pendorong gender perbedaan di pasar tenaga kerja dapat dikategorikan menjadi tiga kekuatan, yang mungkin berhubungan: produktivitas, preferensi dan diskriminasi. Pada akhir tahun 1990-an, negara-of-the-art bekerja pada ketidaksetaraan gender, diringkas dalam Altonji dan ini Kosong (1999) bab dalam Handbook of Economics Tenaga Kerja, telah difokuskan terutama pada perbedaan produktivitas yang berkaitan dengan akumulasi manusia-modal dan diskriminasi sebagai sumber utama kesenjangan gender dalam upah dan jam. Pada saat yang sama, Altonji dan Kosong (1999) juga menunjukkan bahwa kurangnya bukti langsung tentang

Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Kerakyatan/Pancasila

Sistem Ekonomi Kapitalis

• Kelebihan

-        Setiap individu diberikan kebebasan dalam hal pemilihan pekerjaan dan peluang untuk menambah pendapatannya sehingga memacu pertumbuhan ekonomi

-        Adanya persaingan yang kuat yang menyebabkan setiap individu selalu berusaha untuk maju.

-        Kualitas pelayanan terjamin karena merupakan faktor yang sangat penting dalam bersaing.

-        Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat

-        Mekansime pasar memacu perekonomian tumbuh cepat

-        Hak milik pribadi diakui

• Kekurangan

-        Adanya tindakan kurang sehat dalam persaingan. Hal ini untuk memenangkan mereka dalam persaingan tersebut

-        Persaingan di dalam pasar dapat menimbulkan monopoli

-        Kesenjangan distribusi pendapatan yang tidak merata

-        Mereduksi jiwa sosial yang dimiliki individu karna kapitalis berprinsip mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya

-       Peran pemerintah yang minim

Sistem Ekonomi Sosialis

• Kelebihan

-        Harga pasar terkendali  dalam kata lain konsumen terlindungi dari segi harga

-        Distribusi sumberdaya merata dan adil

-        Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara merata karena jalannya perekonomian berada pada pemerintah.

-        Mudah melakukan pengawasan dalam hal ini pemerintah dalam perekonomian.

• Kekurangan

-          Hak milik pribadi tidak diakui

-         Individu tidak mempunyai kebebesan untuk membuka usaha

-          Jalur birokrasi panjang sehingga sulit dalam pengambilan keputusan

-          Inovasi kurang karna tidak adanya kompetisi

Sistem Ekonomi Kerakyatan / Pancasila

• Kelebihan

-        Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

-        Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.

-        Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

-        Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.

-        Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

• Kekurangan

-        Sistem ”Free Fight Liberalism”, yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain.

-        Sistem ”Etatisme”, negara sangat dominan serta mematikan potensi dan  daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. 

-     Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Poin-poin Penting Sejarah Perekonomian Indonesia

Orde Lama (1945-1966)

• Perekonomian pada masa orde lama tidak berjalan mulus yang disebabkan oleh ketidaktstabilan politik, pada dekade 1950-an yang nyaris meruntuhkan sendi-sendi ekonomi nasional.
• Perekonomian Indonesia pada masa orde lama juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan yang tinggi, dana (khususnya untuk membangun infrastruktur), teknologi dan kemampuan pemerintah dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik.
•  Pada tahun 1950-1957 perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar
• Kemudian pada tahun 1959-1967 perekonomian berpaham sosialisme
• Inflasi tinggi karena beredarnya tiga mata uang berbeda yaitu mata uang de javasche bank, mata uang hindia belanda dan mata uang jepang.
• Lebih cenderung kepada pembangunan fisik

Orde Baru (1967-1999)

• Pemerintahan orde lama meninggalkan berbagai masalah serius bagi pemerintahan Orde Baru, termasuk kelangkaan bahan pangan dan pasokan bahan baku yang nyaris terhenti, hiperinflasi, produksi dalam negeri nyaris terhenti, kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri (ULN), defisit APBN yang sangat besar, dan krisis neraca pembayaran.
• Sebelum pembangunan resmi di mulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas di semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan politik, dan rehabilitasi ekonomi di dalam negeri.
• Tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari US$1.000
•  Pada awal era Orde Lama ini, sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi Komando ke sistem ekonomi pasar, diantaranya adalah dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi.
• Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar, di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri (IMF dan World Bank).
•  KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial.
• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan

Orde Reformasi (1998-sekarang)

• Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997.
• Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
•  Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.
•  Pemerintahan Habibie berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar US nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya.
• Hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya
• Sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis atau sistem ekonomi pasar semakin luas diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, hal ini disebabkan karena setiap negara menerima bantuan dari IMF harus melakukan apa yang disebut “penyesuaian struktural” yang terdiri atas sejumlah langkah yang harus ditempuh oleh negara-negara penerima bantuan yang menjurus liberalisasi perekonomian mereka.
• Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM 
• Kemudian kebijakan kontroversial kedua pada masa pemerintahan SBY yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, tetapi BLT ini kebanyakan tidak sampai ke tangan yang tidak berhak