Orde
Lama (1945-1966)
- Perekonomian pada masa orde lama tidak berjalan mulus yang disebabkan oleh ketidaktstabilan politik, pada dekade 1950-an yang nyaris meruntuhkan sendi-sendi ekonomi nasional.
- Perekonomian Indonesia pada masa orde lama juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan yang tinggi, dana (khususnya untuk membangun infrastruktur), teknologi dan kemampuan pemerintah dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik.
- Pada tahun 1950-1957 perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar
- Kemudian pada tahun 1959-1967 perekonomian berpaham sosialisme
- Inflasi tinggi karena beredarnya tiga mata uang berbeda yaitu mata uang de javasche bank, mata uang hindia belanda dan mata uang jepang.
- Lebih cenderung kepada pembangunan fisik
Orde
Baru (1967-1999)
- Pemerintahan orde lama meninggalkan berbagai masalah serius bagi pemerintahan Orde Baru, termasuk kelangkaan bahan pangan dan pasokan bahan baku yang nyaris terhenti, hiperinflasi, produksi dalam negeri nyaris terhenti, kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri (ULN), defisit APBN yang sangat besar, dan krisis neraca pembayaran.
- Sebelum pembangunan resmi di mulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas di semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan politik, dan rehabilitasi ekonomi di dalam negeri.
- Tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
- Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari US$1.000
- Pada awal era Orde Lama ini, sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi Komando ke sistem ekonomi pasar, diantaranya adalah dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi.
- Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar, di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri (IMF dan World Bank).
- KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial.
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan
Orde
Reformasi (1998-sekarang)
- Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997.
- Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
- Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.
- Pemerintahan Habibie berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar US nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya.
- Hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya
- Sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis atau sistem ekonomi pasar semakin luas diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, hal ini disebabkan karena setiap negara menerima bantuan dari IMF harus melakukan apa yang disebut “penyesuaian struktural” yang terdiri atas sejumlah langkah yang harus ditempuh oleh negara-negara penerima bantuan yang menjurus liberalisasi perekonomian mereka.
- Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM
- Kemudian kebijakan kontroversial kedua pada masa pemerintahan SBY yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, tetapi BLT ini kebanyakan tidak sampai ke tangan yang tidak berhak
